HARUSKAH KITA TAKLUK KEPADA PEMERINTAH?

APAKAH SEMUA PEMIMPIN DITUNJUK OLEH TUHAN? MENGUJI AJARAN PAULUS

Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma (Roma 13:1-7) menegaskan bahwa pemerintah ditetapkan oleh Allah, sehingga jemaat Kristen dianjurkan untuk tunduk kepada pemerintah, membayar pajak, dan tidak melawan otoritas yang ada. Namun, pemahaman ini bukanlah dogma yang harus diterima secara membabi buta, melainkan nasihat pastoral yang diberikan dalam konteks tertentu. Paulus menulis, “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.” (Roma 13:1-2). Ayat ini kerap menjadi rujukan untuk menegaskan kewajiban ketaatan kepada pemerintah.

Namun, ketaatan ini tidak berarti harus dilakukan tanpa sikap kritis. Paulus memberikan dua alasan utama mengapa jemaat di Roma harus tunduk kepada pemerintah. Pertama, alasan teologis, yaitu pemerintah adalah wakil Allah yang memiliki peran dalam menegakkan keadilan. Kedua, alasan pragmatis, yakni pemerintah hadir untuk menghukum kejahatan dan mengembangkan kebaikan sebagaimana dinyatakan dalam Roma 13:3-4. Pemerintah diibaratkan sebagai diakonos (pelayan Allah), yang seharusnya berfungsi demi kebaikan rakyat. Oleh karena itu, jika pemerintah bertindak semena-mena, maka otoritasnya dapat dipertanyakan.

Selain itu, Paulus juga menekankan bahwa ketaatan kepada pemerintah harus dilakukan bukan hanya karena takut akan hukuman, tetapi juga karena dorongan hati nurani (Roma 13:5). Salah satu bentuk ketaatan ini adalah membayar pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Roma 13:6-7, “Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.” Hal ini sejalan dengan ajaran Yesus dalam Lukas 20:25, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!” Dalam hal ini, Paulus ingin menegaskan bahwa seorang Kristen memiliki tanggung jawab sebagai warga negara, termasuk dalam urusan pajak dan kewajiban sipil lainnya.

Namun, pertanyaan besar muncul: Apakah semua pemerintah benar-benar ditetapkan oleh Allah? Beberapa penguasa lalim sering menggunakan Roma 13:1-7 untuk membenarkan tindakan otoriter mereka. Oleh karena itu, ada berbagai pandangan mengenai relevansi ayat ini dalam konteks modern. Sebagian melihatnya sebagai nasihat pastoral yang relevan bagi situasi tertentu pada masa Paulus, terutama untuk meredakan ketegangan jemaat Kristen di Roma yang mengalami tekanan dari otoritas setempat. Yang lain berpendapat bahwa ayat ini tidak boleh dijadikan dogma mutlak, melainkan harus dipahami dengan kebijaksanaan dan konteks yang lebih luas.

Kekuasaan pemerintah dalam Alkitab tidaklah tanpa batas. Tuhan dapat mencabut otoritas penguasa yang bertindak di luar kehendak-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam Daniel 2:21. Sejarah Alkitab mencatat banyak tokoh yang menentang penguasa demi kebenaran, seperti Musa yang menentang Firaun (Keluaran 2:11-12) dan Rasul Petrus yang berkata, “Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia” (Kisah Para Rasul 5:29). Paulus sendiri dalam beberapa kesempatan menunjukkan sikap kritis terhadap otoritas yang bertindak tidak adil.

Pemerintah yang berkuasa dapat kita pandang sebagai ditetapkan oleh Allah sejauh ia menjalankan keadilan, menegakkan kebenaran, dan berusaha membuat rakyatnya hidup damai sejahtera. Namun, jika pemerintah bertindak di luar batas kekuasaannya, maka legitimasi mereka sebagai pemimpin yang ditetapkan oleh Allah dapat dipertanyakan. Alkitab mencatat bahwa Allah tidak segan mencabut kekuasaan seorang pemimpin jika ia menyalahgunakan wewenangnya, seperti dalam kasus Raja Saul (1 Samuel 13:9-14) dan Raja Daud saat mengambil Batsyeba secara tidak adil (2 Samuel 11-12).

Selain itu, Paulus dalam Roma 13 tidak menggunakan kata hupakouõ (ketaatan penuh), tetapi hupotasso (takluk), yang berarti tidak semua tindakan pemerintah harus diterima begitu saja. Orang Kristen tetap harus mempertimbangkan suara hati nurani yang telah diarahkan oleh firman Tuhan. Jika pemerintah bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ilahi, maka orang Kristen berhak untuk bersikap kritis dan bahkan menolak kebijakan yang bertentangan dengan keadilan dan moralitas.

Dalam konteks demokrasi modern, tunduk kepada pemerintah tidak berarti menyerahkan kebebasan berpikir atau menutup mata terhadap ketidakadilan. Orang Kristen dipanggil untuk menghormati pemerintah, tetapi juga untuk menjaga suara kenabian dengan mengingatkan penguasa agar tetap berada dalam koridor kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, ketaatan kepada pemerintah bukanlah kepatuhan buta, tetapi harus tetap berlandaskan pada kebenaran, keadilan, dan kehendak Allah.

Penulis

Paskalis Edwin I Nyoman Paska